Berani Jujur, HEBAT!!!

12 POTENSI PELEMAHAN KPK DALAM RUU KUHAP

12 POTENSI PELEMAHAN KPK DALAM RUU KUHAP

1.        Dihapuskannya ketentuan Penyelidikan

Ketentuan RUU KUHAP menghapuskan ketentuan penyelidikan dan hanya mengatur ketentuan penyidikan (Pasal 1 RUU KUHAP). Peniadaan fungsi penyelidik memiliki konsekuensi hukum bagi seluruh institusi penegak hukum, termasuk KPK.Hilangnya penyelidik dari institusi penegak hukum akan membuat beberapa kewenangan juga turut hilang. Penyelidik punya wewenang untuk memerintahkan pencekalan, penyadapan, pemblokiran bank termasuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Karena penyelidikan hilang, maka di KPK tidak boleh lagi dilakukan tindakan-tindakan itu, Pada tahap penyelidikan, penyelidik akan mengumpulkan barang bukti untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Jika dua alat bukti sudah terkumpul, maka sebuah perkara bisa lanjut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun, kalau penyelidikan ditiadakan dan langsung penyidikan, dengan begini penyidikan di KPK tidak dapat berjalan, Dengan tidak adanya penyelidikan, KPK dan lembaga penegak hukum lain tak bisa menelusuri, meminta keterangan, dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka suatu kasus.

2.      KUHAP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHAP

Pasal 3 ayat 2 RUU KUHAP mengatur tentang ketentuan dalam UU ini (KUHAP) berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain. Ketentuan ini bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi (sebagaimana diatur dalam UU KPK)yang saat ini digunakan KPK.

3.      Penghentikan penuntutan suatu perkara

Pasal 44 RUU KUHAP mengatur tentang penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.Berdasarkan ketentuan tersebut maka penuntutan kasus korupsi yang ditangani KPK dapat dihentikan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hal ini bertentangan dengan semangat melakukan pemberantasan kejahatan tindakan luar biasa dalam UU KPK. Dalam UU tersebut KPK tidak dapat menghentikan penyidikan atau penuntutan.

4.      Tidak memiliki kewenangan perpanjangan penahanan pada tahap Penyidikan

Pasal 58 RUU KUHAP mengatur tentang persetujuan penahanan pada tahap penyidikan yang melebihi 5 x 24 (lima kali dua puluh empat).  KPK dapat dianggap tidak memiliki kewenangan.  Di sini, hanya disebutkan kepala kejaksaan negeri dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan negeri; kepala kejaksaan tinggi dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan tinggi; atau Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

5.      Masa penahanan kepada tersangka lebih singkat

Masa Penahanan dalam RUU KUHAP lebih singkat dari UU KUHAP yang saat ini berlaku. Dalam Pasal 60 RUU KUHAP, masa penahanan ditingkat penyidikan hanya 5 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari. Bandingkan dengan masa penahanan dalam Pasal 24 KUHAP yang saat ini berlaku yaitu selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Jangka waktu penahanan penyidikan yang lebih singkat dari KUHAP saat ini dapat mengganggu proses penyidikan. Apalagi dalam menangani kasus korupsi, jumlah saksi jauh lebih banyak daripada jumlah saksi dalam persidangan kasus tindak pidana umum.

6.      Hakim dapat menangguhkan Penahanan yang dilakukan penyidik

Pasal 67 RUU KUHAP mengatur tentang Penangguhan Penahanan dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa. Dampaknya adalah jika diminta tersangka atau terdakwa, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menangguhkan penahanan yang dilakukan oleh KPK.

7.       Penyitaan  harus izin dari Hakim

Pasal 75 RUU KUHAP mengatur tentang Penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan.Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menolak memberikan persetujuan penyitaan, barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik.

8.       Penyadapan harus mendapat izin Hakim

Pasal 83 RUU KUHAP mengatur tentang Penyadapan pembicaraan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Penyadapan pembicaraan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Hakim. Jika hakim tidak setuju maka penyadapan KPK tidak dapat dilakukan.

9.      Penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim

Pasal 84 RUU KUHAP mengatur tentang dalam keadaan mendesak, penyidik dapat menyadap tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dalam ketentuan lain disebutkan jika Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberi persetujuan penyadapan, maka penyadapan KPK dapat dihentikan.

10.   Putusan Bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung

Pasal 84 RUU KUHAP mengatur tentang terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas. Berdasarkan ketentuan tersebut, kasus korupsi yang diajukan oleh KPK, jika divonis bebas ditingkat pertama atau banding, maka tidak dapat dikasasi.

11.     Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi.

Pasal 250 KUHAP mengatur tentang Putusan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi. Hal ini berdampak pada Kasus korupsi yang diajukan oleh KPK jika divonis berat ditingkat pengadilan pertama atau banding, maka dapat dipastikan divonis lebih rendah jika diajukandikasasi. Ini menjadi celah bagi koruptor untuk mendapatkan korting/pengurangan jika prosesnya berlanjut hingga proses kasasi.

12.    Ketentuan pembuktian Terbalik tidak diatur

RUU KUHAP tidak mengakomodir pembalikan beban pembuktian untuk kejahatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di aturan soal TPPU yang sekarang ada beban pembuktian terbalik sempurna, di mana seseorang harus menjelaskan asal-usul kekayaannya.

DAFTAR ANGGOTA PANJA KOMISI III DPR TENTANG RUU KUHAP

No

Partai

Nama
1.        

Golkar

Aziz Syamsudin (Ketua Panja )

Bambang Soesatyo

Deding Ishak

Dodi Reza Alex Noerdin

Nudirman Munir

2.       

Demokrat

Pieter C Zulkifli

Edi Ramli Sitanggang

Ruhut Poltak Sitompul

Harry Witjaksono

Edy Sadeli

Himatul Alyah

Marcus Silano

3.       

PDI P

Trimedya Panjaitan

Achmad Basarah

M Nurdin

Sayed Muhammad Muliady

4.       

PKS

Al Muzammil Yusuf

Adang Daradjatun

Fahri Hamzah

5.       

PAN

Tjatur Sapto Edy

Taslim

Riski Sidiq

6.       

PPP

Ahmad Yani

Dimyati Natakusumah

7.       

PKB

Otong Abdurrahman
8.       

Hanura

Syarifuddin Sudding
9.       

Gerindra

Desmond J Mahesa

Cat. total 27 orang anggota dari Komisi III DPR

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s