Berani Jujur, HEBAT!!!

Hukum Pidana

Satuan Acara Perkuliahan

  1. (1) Arti dan ruang lingkup hukum pidana: pengertian hukum pidana, hubunganilmu hk.pidana dg ilmu-ilmu sosial lain, sanksi pidana dibandingkan dg sanksihk. lainnya, jenis-jenis hukum pidana, (2) Sumber-sumber hukum pidana di Indonesia: KUHP, UU yang mengubah danmenambah KUHP, UU TP Khusus di luar KUHP, Aturan-aturam pidana dalam UUnon pidana
  2. (1). Berlakunya hukum pidana menurut waktu: Pasal 1 ayat (1) KUHP, Metodepenafsiran dalam hukum pidana, teori-teori mengenai tempus delicti, (2). Berlakunya hukum pidana menurut tempat: Asas-asas berlakunya hukumpidana menurut tempat yang berlaku di Indonesia, teori-teori mengenai locusdelicti
  3. Tentang Tindak Pidana: (a). Istilah, (b). Pengertian, (c). Subjek tindak pidana, (d). Unsur-unsur
  4. Tentang Penggolongan Tindak Pidana: Jenis-jenis tindak pidana
  5. (1). Tentang Ajaran kausalitas: pengertian, beberapa ajaran kausalitas, tindakpidana yang memerlukan ajaran kausalitas, (2). Tentang Sifat Melawan Hukum: Arti melawan hukum, alasandicantumkan/tidak dicantumkannya sifat melawan hukum dalam perumusantindak pidana beserta akibat hukumnya
  6. Tentang Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana: (a). Beberapa arti kesalahan, (b). Pengertian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, (c). Dolus dan bentuk-bentuknya, (d). Culpa dan bentuk-bentuknya
  7. Percobaan Tindak Pidana: (a). Pengertian percobaan tindak pidana, (b). Syarat-sayarat dapat dipidananya percobaan melakukan tindak pidana, (c). Jenis-jenis percobaan
  8. Ujian Tengah Semester (UTS)
  9. Tentang Pidana dan Pemidanaan: (a). Teori-teori pemidanaan, (b). Jenis-jenis pidana
  10. Tentang Dasar Penghapus Pidana: (a). Pengertian, (b). Pembedaan dasar penghapus pidana: dasar pembenar, dasar pemaaf, (c). Uraian dasar penghapus pidana: Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 danPasal 51 KUHP
  11. Dasar Peringan dan Pemberat Pidana: (a). Pengertian, (b). Dasar Peringan Pidana, (c). Dasar Pemberat Pidana
  12. Tentang Gabungan Tindak Pidana: (a). Pengertian, (b). Jenis-Jenis Gabungan Tindak Pidana
  13. Tentang Penyertaan: (a). Pengertian, (b). Arti pelaku/pembantu, (c). Jenis-jenis Penyertaan, (d). Pemidanaan dalam hal penyertaan
  14. Tentang Gugurnya Hak jaksa untuk Menuntut Tindak Pidana dan KewajibanTerpidana untuk Menjalani Pidana : (a). Pengertian, (b). Jenis-jenisnya

Download Materi Hukum Pidana Part I-IV

9 responses

  1. yogi

    maav pak, saya minta tolong. Saya kurang mengerti bahasan mengenai Pengertian Gugurnya Hak Jaksa untuk menuntut pidana dan kewajiban terpidana untuk menjalani pidana ? apakah bisa meolong saya . Trima kasih

    24 April 2011 pukul 12:11

  2. Yusrianto Kadir

    Gugurnya hak menuntut:
    Mutlaknya perkara yang telah terputus (ne bis in idem)>orang tidak dapat menuntut kali keduanya karena satu perbuatan (feit) yang telah dilakukannya dan terhadap perbuatan itu telah dijatuhkan keputusan hakim yang tidak lagi dapat diubah atau ditiadakan.

    Keputusan itu tidak lagi dapat dibantah dengan memakai alat hukum biasa seperti verzet (bantahan), bading, kasasi.

    Azas ne bis in idem terdapat dalam hukum pidana dan hukum privat. Rasio azas ini adalah:
    1. Tiap perkara harus diselesaikan secara definitif.
    Tujuan tiap-tiap peraturan hukum adalah memberi kepastian hukum sebesar-besarnya bagi individu maupun masyarakat.

    Pasal 76 ayat (2) KUHP mengatur kekuatan azas ne bis in idem terhadap keputusan hakim di negara asing.

    16 Mei 2011 pukul 14:35

  3. Fitriana

    Ass. Saya ingin tahu tentang tanggapan bapak tentang RUU KUHAP yang terabaikan? Kritik dan saran .
    Terimakasih .

    9 Desember 2011 pukul 17:26

  4. yusriantokadir

    Walaikumsalam.
    RUU KUHAP, menurut penilaian sy tinggal dimantapkan aja dari segi pengawasannya. Dan juga harus konsisten dengan Sub Sistem Peradilan Pidana (polisi, jaksa, pengadilan, advokad, dan Lapas) yg telah permanen ini. Beberapa lembaga peradilan ad hoc yg ada seharusnya diatus secara rinci dlm rancangan KUHAP yg baru, misalnya KPK dan Pengadilan Tipikor, kalau kedua lembaga ini dianggap penting dalam pemberantasan korupsi, kenapa ndak dipermanenkan aja kedua institusi ini. Karena dalam teori kewenagan, suatu institusi yg sifatnya ad hoc (sementara) tdk bisa diberikan kewenangan yg luar biasa seperti institusi permanen yg diatur dlm KUHAP. Semuanya kembali lg pada elit politik kita di DPR, law enforcement bukan hanya tertulis dlm regulasi, tp harus memperhatikan sistem hukum yg lain seperti struktur hukum dan cultur hukum itu sendiri.

    19 Desember 2011 pukul 23:22

  5. yusriantokadir

    Yogi: dalam materi sudah sy terangkan mengenai hal ini.
    Gugurnya hak jaksa dalam menuntut suatu pidana dapat dilihat dari 2 aspek.
    Pertama, aspek materil: aspek ini terlihat pada susunan regulasi yg didakwakan kepada seorang terdakwa tidak memenuhi unsur2 pidana.
    Kedua, aspek formil: aspek ini terlihat pada keadaan diri dari seorang terdakwa. Misalnya terdakwa meninggal dunia, belum dewasa, gangguan psikologi (gila), atau perbuatannya didasarkan pada keadaan memaksa (overmacht).
    Atau biasanya bertentangan dengan asas nebis in idem bahwa suatu perkara pidana yg telah memiliki putusan berkekuatan tetap dituntut dua kali.

    19 Desember 2011 pukul 23:34

  6. asslamkum,,
    maaf pak saya mau tanya ttg 1 kasus,,,
    kasusnya pencurian tabung LPG kemudian brg tersebut di jual kepada orang. kemudian pelaku pencurian ini tertangkap,,, ,, dan di dapati tempat dimana pencuri ini menjual tabubg tsb, polisi dibap kan,,,, apakah orang yang membeli barang curian itu bisa langsung disebut penadah. sedangkan mereka tidak tahu kalo brg tsb curian…..?

    6 September 2013 pukul 09:37

  7. yusriantokadir

    Walaikumsalam Wr Wb

    To
    Apris

    Sebelumnya mari kita simak bersama bunyi pasal 480 KUHP
    Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

    1) barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

    2) barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

    Dari bunyi pasal 480 ayat (1) KUHP diatas, maka salah satu unsur delik dari tindak pidana penadahan yaitu bahwa benda yang dibeli “diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” diperoleh dari kejahatan penadahan. pengertiannya adalah dalam pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pembeli tahu atau merasa curiga dengan barang yang dibelinya, dan apabila diketahui bahwa pembeli secara sengaja membeli barang curian, kepadanya pantas dijatuhkan dengan pasal ini.

    7 Oktober 2013 pukul 17:14

  8. muliaman simbolon

    Selamat Siang Bpk/Ibu…
    Kalau contoh kasus seperti di bawah ini apa dapat dikatakan Nebis in Idem?
    Pada thn 2009 si A telah melakukan tindak Pidana Pencurian Buah Sawit. Kemudian di laporkan ke polisi dengan LP Pencurian. Buah Sawit. Si A di PN telah di vonis 8 bulan kurungan, kemudian si A banding ke PT, di PT sia A divonis Bebas. lalu Jaksa kemudian banding ke tingkat kasasi di MA dan si A di Putus Bebas oleh Hakim MA. Kemudian tahun 2013 si A mengulangi lagi perbuatan nya pencurian buah sawit di objek yang sama. Kemudian di laporkan lagi ke polisi dengan LP Pencurian Buah Sawit. Apakah pelaku si A bisa di Proses di polisi dan di tuntut oleh Jaksa atau tidak atas perbuatan nya di thn 2013 tsb? Apakah perkara tsb di katakan nebis in idem? Kejadian yg di laporkan ini bukan perbuatan di thn 2009, pelaku mengulangi lg perbuatan nya di thn yg berbeda. Klu azas nebis in idem berlaku, Lalu bagaiman kepastian hukum dan pelanggaran hak azasi manusia bagi korban pencurian sawit tsb? Sebelum nya Kami Ucapkan Terimakasih atas tanggapan / jawaban Bpk/Ibu.

    17 Maret 2014 pukul 12:09

  9. yusriantokadir

    Menurut saya asas nebis in idem tidak dapat diberlakukan untuk perkara ini. Walaupun perbuatan terdakawa sama dengan yang didakwakan kepadanya tahun 2009, tapi dengan locus delicti yg berbeda sehingga pertanggung jawaban pidananya untuk perbuatan yg tahin 2013 tetap harus disidik kembali. Karena pada konsepnya nebis in idem berlaku untuk penuntutan pada perkara yang sama, bukan perbuatan yang sama.

    20 Oktober 2014 pukul 08:18

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s