Berani Jujur, HEBAT!!!

Terbaru

……..baca selengkapnya

Mewaspadai Revisi UU KPK

Politik, menurut Plato adalah the art of caring for the souls, meaning that the duty of political rulers is to cultivate moral virtue or excellence in their citizens, seni merawat jiwa. Politik juga membutuhkan kesamaan antara pikiran, ucapan dan tindakan. Politik membutuhkan hati, bela rasa (compassion), dan komitmen yang berkelanjutan tanpa henti, seumur hidup. Karena itu, tugas politisi adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan pada para warganya. Tujuan politik seperti itu hanya bisa diwujudkan oleh politisi otentik. Artinya, politisi yang tidak ahistoris dengan permasalahan-permasalahan rakyat, persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Tidak tercampur dengan obsesi pribadi atau niatan jahat. Niatan yang tak lain adalah persekongkolan penjarahan atas nama pembangunan, dan memuluskan tindak kejahatan besarnya yang tidak ingin dianggap sebagai kejahatan. …..Baca Selengkapnya;

Politik Berintegritas: Antara Persepsi dan Harapan

 

Di zaman dahulu kala, hiduplah seorang maharaja yang selalu membayangkan dirinya sebagai seorang bangsawan yang berpakaian paling indah. Ia membuat sebuah sayembara, bahwa siapapun yang bisa membuat baju yang terbuat dari kain yang paling sempurna, akan mendapatkan hadiah. Seorang penjahit jenius maju ke depan, dengan tawaran membuatkan pakaian yang terbuat dari kain yang sangat halus. Penjahit itu berkata bahwa kain itu adalah terbaik dari yang paling baik, sangat halus dari yang paling halus, sehingga tidak dapat dilihat dan tidak dapat dirasakan oleh kulit. Maharaja sangat gembira sekali. Ketika pakaian itu tiba, para pembantu baginda raja hanya dapat menyatakan rasa kagum dan termangu terhadap selera maharaja. Ketika maharaja itu keluar dengan menunggang kuda untuk memperlihatkan kepada rakyatnya, mereka hanya berani bertepuk tangan. Sampai pada akhirnya terdengar suara polos seorang anak kecil yang tidak berdosa, “Kenapa maharaja tidak memakai baju apapun?” (David C. Korten, 1999)
Kisah dongeng di atas, hanyalah metafora atau bermakna sindiran kepada para pemimpin dan pemegang kekuasaan yang sedang mengalami euforia, rasa percaya diri yang berlebih, dengan rentetan retorika yang semu. …selengkapnya;

Delapan Agenda Antikorupsi bagi Presiden 2014-2019

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisiatif menyampaikan sejumlah gagasan kepada semua kandidat presiden Republik Indonesia. Penyampaian sejumlah gagasan ini dilandasi cita-cita sejati untuk membangun Indonesia yang berdaulat, memiliki marwah, berkeadilan sejahtera, dan bebas dari korupsi.

Indonesia sejahtera bebas dari korupsi sesungguhnya bukanlah impian yang utopis. Penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi adalah sesuatu yang niscaya, selama kepentingan yang menyelimuti para calon pemimpin bangsa ini ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan intensi pribadi atau golongan.

Bagi KPK, sosok seorang presiden adalah dia yang bersikap layaknya seorang pemimpin, …selengkapnya;

12 POTENSI PELEMAHAN KPK DALAM RUU KUHAP

12 POTENSI PELEMAHAN KPK DALAM RUU KUHAP

1.        Dihapuskannya ketentuan Penyelidikan

Ketentuan RUU KUHAP menghapuskan ketentuan penyelidikan dan hanya mengatur ketentuan penyidikan (Pasal 1 RUU KUHAP). Peniadaan fungsi penyelidik memiliki konsekuensi hukum bagi seluruh institusi penegak hukum, termasuk KPK.Hilangnya penyelidik dari institusi penegak hukum akan membuat beberapa kewenangan juga turut hilang. Penyelidik punya wewenang untuk memerintahkan pencekalan, penyadapan, pemblokiran bank termasuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Karena penyelidikan hilang, maka di KPK tidak boleh lagi dilakukan tindakan-tindakan itu, Pada tahap penyelidikan, penyelidik akan mengumpulkan barang bukti untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Jika dua alat bukti sudah terkumpul, maka sebuah perkara bisa lanjut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun, kalau penyelidikan ditiadakan dan langsung penyidikan, dengan begini penyidikan di KPK tidak dapat berjalan, Dengan tidak adanya penyelidikan, KPK dan lembaga penegak hukum lain tak bisa menelusuri, meminta keterangan, dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka suatu kasus. -baca selengkapnya;

UPAYA “PEMBUNUHAN” KPK MELALUI RUU KUHAP

Kepada

Rekan-Rekan Antikorupsi

Perihal : Pemberantasan Korupsi dalam Bahaya

UPAYA “PEMBUNUHAN” KPK MELALUI RUU KUHAP

Setelah gagal memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2012 lalu, sejumlah oknum politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diam-diam mengambil kesempatan berupaya melemahkan dan bahkan “membunuh” KPK melalui proses penyusunan Undang-Undang (legislasi) di Parlemen. Salah satu peluang yang digunakan adalah melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau juga dikenal dengan RUU KUHAP.

RUU KUHAP yang merupakan usulan Pemerintah, sejak 2013 lalu telah dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP dari Komisi III DPR yang dipimpin oleh Aziz Syamsudin dari Fraksi Golkar. Dengan alasan mendalami subtansi, Panja RUU KUHAP bahkan juga telah melakukan studi banding dibeberapa negara seperti Rusia. Panja juga telah memanggil sejumlah pihak -kecuali KPK -untuk membahas RUU KUHAP. -baca selengkapnya;

KUTIPAN “KPK SIAGA I”

Pernyataan Pers

KPK SIAGA I: DPR COBA “LUMPUHKAN” KPK

LEWAT RUU KUHAP dan RUU KUHP

– Proses Penyidikan dan Penuntutan KPK dapat dihentikan oleh Hakim Komisaris-

 

JAKARTA – Setelah gagal memangkas kewenangan KPK lewat Revisi UU KPK, DPR diam-diam kembali berupaya melemahkan—bahkan dapat dikatakan berupaya “membunuh” KPK lewat Revisi Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Revisi Kitab Hukum Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Informasi yang kami peroleh dari pelapor menyebutkan proses pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dipegang Komisi III DPR ditargetkan atau dikebut selesai akhir Oktober 2013 ini. Proses pembahasan kedua RUU ini terkesan senyap karena dilakukan diam-diam untuk menghindari kritik dan perhatian publik. -baca selengkapnya;